Pejabat Gagal Faham

Pojok Opini
Oleh : A.Hidayat.ST

Kegagalan dalam mencerna sebuah persoalan umum terjadi di lingkaran para petinggi pemerintahan.

Hal ini dapat terjadi disegala lini SKPD.

” Menurut hidayat dengan adanya rencana workshop yang diprakarsai oleh Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Bogor pada tanggal 11 – 13 November 2024.

Workshop manajemen Psikososial Bagi korban Bencana dilaksanakan di Badung Bali.

Hal ini menjadi miris ketika Presiden Prabowo Subianto menghimbau agar setiap pemerintahan baik pusat maupun ditingkat Provinsi Kabupaten/Kota agar mengurangi perjalanan dinas maupun kegiatan dapat dikurangi mengingat akan menterap biaya yang tidak sedikit.

Kalau hanya urusan diklat atau workshop itukan dapat dilakukan di Bogor kok, lalu kalau sampai harus dilakukan diluar Kabupaten Bogor, apa kolerasi nya dari sebuah workshop yang dilakukan diluar dari daerahnya itu, ini menyangkut anggaran yang akan diglontorkan tidak sedikit lo oleh keuangan daerah ungkapnya.

Coba saja bayangkan biaya yang akan dikeluarkan oleh Dinas Sosial itu kalau acara di laksanakan di Bali, dari tiket pesawat sampai akomodasi dan mungkin juga akan memberikan sedikit uang saku bagi para peserta workshop itu, kita hitung saja secara matematika brapa biaya yang akan dikeluarkan, kan lebih baik biaya itu digunakan untuk hal – hal kegiatan sosial yang lebih bermanfaat secara langsung bagi masyarakat yang rentan ketahanan ekonominya di kabupaten Bogor ini akan lebih jauh bermanfaat ketimbang sebuah agenda acara kerja worksop tersebut di Bali. Apa memang murni ingin melakukan acara workshop atau mungkin ingin berwisata sambil workshop, jelas ini berenang sambil minum air.

Dinas Sosial Kabupaten Bogor menggelar Acara Workshop tersebut dengan kondisi Kabupaten Bogor saat ini sedang terdampak bencana.

Ada Setidaknya tercatat 911 bangunan, dengan rincian 414 rusak ringan, 154 rusak sedang dan 28 rusak berat. Kemudian lima terancam dan 310 lainnya terdampak di 23 Kecamatan Sekabupaten Bogor

Acara Dinas Sosial Kabupaten Bogor tersebut berdasarkan informasi yang dihimpun akan diikuti oleh 133 Peserta PSKS yang akan berangkat ke Kabupaten Badung Bali.

“Sangat Ironi presiden sudah meminta agar kegiatan kerja keluar wilayah dikurangi kok ini  Dinas Sosial Kabupaten Bogor mala melaksanakan kegiatan diluar wilayahnya.

Seharusnya Dinas Sosial Kabupaten Bogor dapat melihat kondisi sosial yang dihadapi masyarakatnya. Ini malah yang terjadi melakukan kegiatan workshop ke Kabupaten Badung Bali mengunakan Uang Rakyat atau Uang APBD” Ujarnya.

“Selain itu bila berhitung jumlah anggaran tersebut cukup besar kalau untuk biaya transpotasi pesawat terbang saja untuk sekali perjanan paling murah rata – rata tiket pesawat untuk persatu orang sebesar Rp. 1.045.000/plus minusnya dengan tiket ekonomi dan biaya akomodasi penginapan di sana dilansir dari situs resmi Traveloka untuk satu kamar mencapai lebih kurang Rp.2.000.000 hingga Rp.650.000 persatu kamar 1 hari menginap di Kabupaten Badung Bali. Jadi kita hitung saja biaya perjalanan kesana berapa yang akan dikeluarkan biayanya hanya untuk sebuah workshop Dinas Sosial Kabupaten Bogor. Ini kan gagal faham namanya, kalau hanya menggelar acara workshop saja tidak harus ke Bali kok diKabuapten Bogor banyak kok tempat kalau hanya untuk sebuah pelaksanaan acara workshop, di Puncak saja banyak tempat yang sangat bagus untuk penyelenggaraan acara workshop, ini kok  sampai harus ke Bali ?. Kan gagal faham ini.

Lebih berpaedah dana itu disalurkan tepat sasaran untuk masyarakat Kabupaten Bogor ketimbang workshop, untuk kepentingan masyarakat yang terdampak musibah dan bencana yang ada di Kabupaten Bogor seperti memberikan santunan dan membantu rumah masyarakat yang rusak karena bencana.

“Saya berharap kepada calon Bupati yang nanti terpilih agar dapat melihat rekam jejak para pejabat yang akan menduduki posisi jabatan di SKPD kabupaten Bogor ini dari berbagai aspek keilmuan dan kemampuannya, jangan asal pilih saja apalagi karena imbal saja maupun titipan pertemanan lalu diangkat menjadi kepala dinas, ini akan terjadi hal yang mempengaruhi kinerja seorang bupati itu sendiri pada nantinya tutup Hidayat.

REDAKSI Bogor