Jika Kebijakan Salah Oleh PJ.Bupati Bogor, Akan Melahirkan Reaksi Publik

BOGOR | KABUPATEN

Pengamat kebijakan publik A.Hidayat.ST, Dalam komentarnya terkait tranding topik yang sedang marak di Kabupaten Bogor, yang menyoalkan kebijakan PJ.Bupati soal berbagai hal yang dilakukannya tersebut telah menimbulkan suara pro dan kontra.

Menurut Hidayat, soal kebijakan seorang kepala daerah, bisa saja menuai pro dan kontra, itu biasa saja kok.

Sebab kebijakan seorang pejabat publik sekelas Bupati, Walikota atau Gubernur meskipun dalam membuat kebijakan memang cinderung menimbulkan komplik kok, apalagi menyoalkan soal mengangkat atau menghentikan seorang pejabat swasta setingkat Direktur di BUMD milik pemerintah daerah.

Memang kalau seorang Bupati yang dipilih melalui proses Pilkada, agaknya berbeda dengan PJ.Bupati yang ditunjuk langsung oleh Kemendagri, jelas – jelas sangat berbeda, hal ini perlu diketahui bersama kalau seorang Bupati yang dipilih langsung oleh warga masyarakat itu setiap akan melakukan kebijakan yang menyangkut kepentingan orang banyak selalu berhati – hati, karena kalau kebijakannya membuat mengecewakan banyak masyarakat tentunya si Bupati akan berhitung lagi untuk investasi suara Pilkada yang akan datang iya kan.

Namun hal lainnya dengan pejabat Bupati yang ditunjuk langsung oleh Kemendagri, PJ itu tidak memiliki beban politik, PJ tidak pernah ada hutang suara dengan masyarakatnya, hal lain dengan Bupati yang melalui proses Pilkada, dia pasti memiliki hutang suara kemenangan kepada masyarakat yang memilihnya,

” Nah kalau ada Bupati yang berani membuat kebijakan yang salah atas kepentingan orang banyak, saya yakin nanti di Pilkada berikutnya akan terjadi pengikisan suara untuknya kalau dia mau mencalonkan kembali jadi Bupati, iya dong.

Kita lihat saja saat ini, sudah berapa kali pergantian Bupati di Kabupaten Bogor, tidak ada 1 (satu) pun Bupati yang saat itu mau membongkar bangunan PKL – PKL di jalur wisata Puncak Bogor, kan baru PJ.Bupati yang saat ini ungkapnya.

Ditambahkan olehnya, mengapa Hal ini dilakukan oleh PJ.Bupati, yang pasti dia tidak mempunyai beban politik dengan masyarakat atas jabatannya itu kan, ya PJ.Bupati itu ditunjuk oleh Kemendagri untuk posisi sebagai PJ.Buapati, lain halnya dengan seorang Bupati yang dipilih oleh masyarakat, dia pasti akan berhitung dahulu untung ruginya bagi dirinya , jika mau melakukan penertiban ,pembongkaran secara masal di jalur Puncak Bogor saat ini kan juga akan dilakukan eksekusi tahap kedua pada PKL di Puncak ya.

“Ayo mau bagaimana, ya tidak mungkinlah Bupati yang kemarin – kemarin berani membongkar bangunan PKL di kawasan Puncak, apa dia mau kehilangan suaranya di sana, coba saja hitung ada berapa ratus para PKL dikawaan Puncak saat dibongkar, kan pasti ada ratusan PKL, dan para PKL ini kebanyakan penduduk asli disana, dan pastinya memilik keluarga, anak , istri, adik, dan keluarga besarnya kan, kalau berani menertibkan bangunan secara masal para PKL di Puncak, apa tidak akan hilang ribuan suara di Puncak si Bupati yang dipilih melalui proses Pilkada, kan ini sudah dapat dilihat langsung oleh kita bersama dari era Bupati yang lalu sampai terakhir Bupati Bogor dijabat Iwan Setiawan, tidak ada satupun Bupati yang berani menertibkan bangunan milik PKL Puncak secara masal kan.

Nah apalagi saat ini PJ.Bupati sampai didemo kan, terkait kebijakannya mengangkat seorang direktur BUMD yang menuai protes ini,.

Sebelumnya diberitakan, penunjukan atau perpanjangan masa jabatan Haris Setiawan sebagai Direktur Utama (Dirut) Perumda Pasar Tohaga 5 tahun (2024-2029) oleh Pj Bupati Bogor, Asmawa Tosepu menjadi polemik di kalangan masyarakat dan aktivis.

Jelas ini menimbulkan bola liar dipublik saat ini di Kabupaten Bogor, dan informasi yang saya dapat dalam pernyataannya, Asmawa Tosepu mengatakan bahwa penunjukan Haris Setiawan karena meraih nilai tertinggi dari kantor akuntan publik (KAP).

Asmawa Tosepu mengatakan bahwa ditunjuknya Haris sebagai Dirut Pasar Tohaga hasil dari UKK dan dia terbaik, ini dasar penilaiyanya, jelas hal ini harus melalui proses lebih lanjut.

PJ Bupati seharusnya hati-hati mengambil kebijakan, jangan sampai memancing dan membuat kegaduhan apalagi dalam situasi jelang kontestasi Pilkada yang akan dilakukan beberapa bulan mendatang, dan seharusnya wakil rakyat DPRD Kabupaten Bogor sudah harus meminta keterangan kepada PJ.Bupati, info di media massa Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto sudah meminta keterangan kepada PJ.Bupati ya, ungkap Hidayat.

Setahu saya ,”Rudy Susmanto sudah bicara soal itu. Rudy Susmanto mengaku akan melakukan pemanggilan kepada Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu dan Haris Setiawan terkait perpanjangan jabatan Direktur Utama (Dirut) Perumda Pasar Tohaga periode 2024-2029, tanpa melalui seleksi , itu yang di katakan Rudy Ketua DPRD Kabupaten Bogor, dia juga tidak ingin keputusan PJ.Bupati ini menjadi bola liar di kalangan masyarakat, nanti kita usahakan memanggil Pj Bupati Bogor dan Haris yang diperpanjang masa jabatannya sebagai Dirut Perumda pasar Tohaga.

Rudy juga mengingatkan Pj Bupati Bogor agar tak serampangan dalam mengambil kebijakan.

Khususnya dalam menunjuk salah seorang menjadi calon pemimpin Perumda Pasar Tohaga.

Nah kalau sampai ada protes dikalangan masyarakat dan teman – teman aktivis kekementrian itu hal yang wajar saja kok, setiap keputusan kebijakan pejabat publik pasti menuai pro dan kontra itu demokrasi kok, jadi selanjutnya nanti pasti akan terjadi lagi kepada Bupati yang akan terpilih di Kabupaten Bogor kalau kebijakannya dianggap merugikan masyarakat banyak kok, jadi kita.lihat saja nanti kan hasil dengar pendapat antara eksekutif dan legislatif setelah Ketua DPRD Kabupaten Bogor memanggil PJ.Bupati Bogor untuk dimintai penjelasan pertanggung jawaban terkait pengangkatan Direktur BUMD Pasar Tohaga, tutupnya.

Redaksi /A.H